50 PENGADILAN AGAMA DAN 3 MAHKAMAH SYAR’IYAH BARU SIAP BEROPERASI DAN MELAYANI MASYARAKAT

50 PENGADILAN AGAMA DAN 3 MAHKAMAH SYAR’IYAH BARU SIAP BEROPERASI DAN MELAYANI MASYARAKAT

MELONGUANE – Terhitung mulai hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, 50 Pengadilan Agama (PA) dan 3 Mahkamah Syar’iyah (MS) baru telah beroperasi. Usai peresmian 85 pengadilan baru oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., di Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Propinsi Sulawesi Utara.

Selain Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, terdapat 30 Pengadilan Negeri (PN) dan 2 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) baru yang juga dirsmikan oleh Ketua Mahkamah agung RI. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah baru dibentuk dan tersebar di Ibukota Kabupaten dan Kotamadya di Indonesia.

Seluruh Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah yang baru dibentuk akan beroperasi dengan selaga keterbatasan baik anggaran, saran dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, operasionalisasinya melibatkan pemerintah daerah setempat dalam penyediaan lahan untuk kantor. Sementara untuk pembangunan fisik dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI secara bertahap.

Sebagian besar Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang baru belum memiliki  tanah, gedung dan sarana prasarana milik sendiri. Sebagian lahan/tanah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah baru berstatus pinjam pakai dari pemerintah setempat, bahkan ada yang berstatus sewa kepada pihak lain. Meskipun demikian, keterbatasan tersebut tidak menghalangi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam memberikan layana kepada masyarakat (Justice For All).

Sementara itu, mengatasi kekurangan SDM, Mahkamah Agung telah menempatkan beberapa hakim, termasuk Ketua, di setiap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang baru. Sementara mengisi kebutuhan para Pegawai, Mahkamah Agung telah menempatkan beberapa pegawai yang dipindahkan dari beberapa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di sekitar wilayah pengadilan baru tersebut. Sehingga operasional pengadilan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Sesuai arahan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, seluruh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang baru harus tetap memberikan layanan terbaik kepada masyarakat meskipun dalam segala keterbatasan. Sembari Mahkamah Agung terus berupaya mengajukan permohonan untuk membangun pengadilan baru kepada pemerintah, dengan harapan tercapainya pelayanan yang prima kepada pencari keadilan. (Jakarta, 18 Oktober 2018, Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Dr. Abdullah, S.H., M.S.)


Cetak   E-mail