85 PENGADILAN BARU BERTEKAD MEMBERIKAN LAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT

85 PENGADILAN BARU BERTEKAD MEMBERIKAN LAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT

MELONGUANE – Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., mersemikan operasionalisasi 85 pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, di Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Propinsi Sulawesi Utara.

Delapan puluh lima pengadilan baru tersebut terdiri dari 3 badan peradilan, yaitu 30 Pengadilan Negeri, 50 Pengadilan Agama, 3 Mahkamah Syar’iyah dan 2 Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan baru tersebut tersebar di seluruh wilayah di Indonesia dan berada di ibukota kabupaten dan kotamadya. Kecuali untuk Pengadilan Tata Usaha Negara yang berada di Ibukota propinsi.

Delapan puluh lima pengadilan yang baru dibentuk masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana dalam operasionalnya. Antara lain hanya 15 pengadilan yang tanahnya telah berstatus bersertifikat a.n. Mahkamah Agung RI. Sementara 26 pengadilan berstatus hibah tanah Pemda setempat, 26 pengadilan dalam proses hibah tanah oleh Pemda setempat, 15 pengadilan berstatus pinjam pakai tanah dari Pemda setempat. Bahkan terdapat 3 pengadilan berstatus belum ada alokasi tanahnya (dalam proses pengadaan).

Untuk prasarana gedung kantor pengadilan baru, terdapat 68 pengadilan yang gedungnya berstatus pinjam pakai Pemda setempat, sementara 11 pengadilan menggunakan asset bangunan dari pengadilan terdekat (zitting plat). Tiga pengadilan yang berstatus hibah dari Pemda setempat, 3 pengadilan berstatus sewa ke pihak lain dan 1 pengadilan berstatus pinjam pakai dari Kementerian/Lembaga setempat.

Demikian pula untuk sarana meubelair kantor pengadilan baru, terdapat 78 pengadilan yang meubelairnya berstatus pinjam pakai, 6 pengadilan dalam proses pengadaan dan 1 pengadilan berstatus hibah. Untuk alat pengolah data berupa PC dan printer, terdapat 72 pengadilan berstatus pinjam pakai dari Pemda setempat, 10 pengadilan berstatus sedang dalam proses pengadaan, 2 pengadilan berstatus transfer dari satker pengadilan sekitarnya dan 1 pengadilan berstatus hibah.

Sedangkan untuk kendaraan dinas roda dua dan roda empat, terdapat 69 pengadilan berstatus pinjam pakai Pemda setempat dan pengadilan induk (terdekat). Lima belas pengadilan berstatus dalam proses pengadaan dan 1 pengadilan berstatus hibah.

Sesuai arahan Ketua Mahkamah Agung, meskipun sarana dan prasarana pendukun operasional pengadilan baru masik serba terbatas, hal tersebut tidak menjadi alas an bagi aparatur pengadilan untuk tidak memberikan layanan. Semua bertekad untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan di seluruh pelosok Indonesia demi mewujudkan Justice for All. Sembari dalam waktu yang bersamaan Mahkamah Agung terus beruoaya mengajukan permohonan anggaran untuk membanun kantor dan melengkapi infrastruktur pengadilan secara bertahap ke depannya. (Kepala Biro Hukum dan Humas MA Dr. Abdullah, S.H., M.S.)


Cetak   E-mail