Previous Next

PA KAJEN RESMI MASUK WILAYAH ZONA INTEGRITAS

PA KAJEN RESMI MASUK WILAYAH ZONA INTEGRITAS

KAJEN – Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B saat ini resmi masuk dalam wilayah Zona Integritas. Hal ini ditandai dengan penandantanganan Pencanangan Zona Integritas (ZI) oleh Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B, Selasa, 26 Maret 2019.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, S.H., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, M.H., Kapolres Pekalongan AKBP Wawan Kurniawan, S.H., S.IK., M.SI., dan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum. sementara Kepala Kejaksaan Negeri Pekalongan dan Dandim 0710/Pekalongan berhalangan hadir dan diwakilkan.

Kehadiran jajaran Forkopimda tersebut sekaligus sebagai saksi dengan membubuhkan tanda tangan pada Piagam Pencanangan Zona Integritas Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B. Ikut pula sebagai saksi dan membubuhkan tanda tangannya Koordinator DPC Peradi se-Eks Karesidenan Pekalongan Arif NS, S.H., M.H.

Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B, Drs. H. Suwoto, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pencanangan Zona Integritas ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Intergitas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

“Jajaran PA Kajen mulai dari pimpinan, hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional, termasuk tenaga honorer berkomitmen menjadikan kantor ini bebas dari praktek kolusi, nepotisme dan sebagainya. Ini merupakan tekad bersama untuk mewujudkan Zona Integritas di wilayah PA Kajen dengan bebas KKN,” tegas Drs. H. Suwoto, S.H., M.H.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam sebuah Ikrar Pakta Integritas yang dibacakan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B Drs. Mahmudin, S.H., M.H. Dan ditandangani oleh seluruh aparatur pegawai Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam sambutannya yang dibacakan oleh Hakim Tinggi Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H., berharap pencanangan tidak hanya bersifat seremonial dan formalitas, yang berakhir pada bertambahnya kesibukan untuk menyiapkan pencanangan yang tiada arti.

Proses yang harus ditempuh menjadikan Pengadilan Agama sebagai zona integritas masih sangat panjang dan memerlukan sumbangsih energi positif setiap aparatur Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B. Pemberian predikat WBK/WBBM bukan merupakan akhir dari proses, karena akan dievaluasi tiap tahunnya.

Ditempat yang sama, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, S.H., M.Si, menambahkan, sekarang paradigma penyelenggara pemerintahan, penyelenggara negara, memang dikembalikan lagi kepada fitrahnya yaitu sebagai pelayan masyarakat.

“Pemimpin masyarakat pada hakikatnya adalah pelayan masyarakat. Ini yang susah sekali, karena setting birokrasi kita dulu mewarisi sistem feodalistik. Sekarang dirubah menjadi personal-personal yang melayani. Kita rubah di semua lini. Dulu mentalnya minta dilayani, sekarang harus melayani. Seluruh keinginan, harapan dan ekspektasi masyarakat bisa kita selesaikan. Kita ini digaji oleh negara,” tandas Bupati. (ton)


Cetak   E-mail