Posbakum

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,  Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 27)

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :
1.   Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2.   Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3.   Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
4.   Mewujudkan peradilan yang efektif, efisisen, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010, bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara Cuma-Cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Visi Misi

 

 PENGADILAN AGAMA KELAS I.B KAJEN 

 
Pengadilan Agama Kelas I.B Kajen merupakan pengadilan agama tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah, Ekonomi Syariah.
 
MISI
  1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap  sistem  peradilan;
  2. Meningkatkan mutu  pelayanan  peradilan yang transparan dan akuntabel yang didukung pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi;
  3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

 VISI

Terwujudnya Pengadilan Agama Kelas I.B Kajen yang profesional dan mandiri dalam rangka mewujudkan peradilan Indonesia yang agung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejarah Pengadilan

SEJARAH BERDIRINYA PENGADILAN AGAMA KELAS I.B KAJEN

 

1. Sekilas Tentang Kabupaten Pekalongan

Untuk mengetahui awal berdirinya Pengadilan Agama Kajen, tidak lepas dari sejarah Kabupaten Pekalongan sebagai wilayah hukumnya, Kabupaten Pekalongan dibentuk pada hari Kamis Legi tanggal 12 Robiul Awal 1042 H bertepatan dengan tanggal 25 Agustus 1622 M dengan Bupati pertama bemama Adipati Mandurorejo yang ditunjuk oleh Sultan Agung Raja Mataram Islam. Sejak awal berdirinya sampai kurun waktu yang cukup lama yaitu sampai dengan tahun 2001, Ibu Kota Kabupaten Pekalongan menjadi Kota Madya yang sekarang  dengan sekutu Pemerintahan Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pekalongan, sehingga dalam wilayah Pekalongan terdapat dua pusat Pemerintahan, dua Kepala Pemerintahan Kota dan Daerah yaitu Walikota Pekalongan dan Bupati Pekalongan, yang dikuti pula dengan instansi pemerintah Kota dan Kabupaten, kecuali ada beberapa instansi yang masih bergabung yaitu Kodim 0710 dan Pengadilan baik Pengadilan Umum (Negeri) dan Pengadilan Agama.

Kabupaten Pekalonan yang berdiri syah tahun 1622 M, terletak pada 109° - 109°78' Bujur Timur 6° - 7°23' Lintang Selatan, dengan 19 Kecamatan, 13 Kelurahan, 270 Desa dengan jumlah penduduk, pada tahun 2005 sebanyak 841.708 jiwa terdiri dari 882.523 Muslim dan 3.875 Non Muslim, yang bersemboyankan SANTRI singkatan dari Sehat, Aman, Nyaman, Tertib, Rapi dan Indah. Pemerintah masih dikendalikan di Kantor Kabupaten yang berada  diwilayah Kota Pekalongan tepatnya di Jl. Nusantara Kompiek Alun – alun Kauman Pekalongan, sampai dengan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 1986 Pemerintah Pusat menyetujui pemindahan Ibukota Kabupaten Pekalongan ke Kota Kajen yang berjarak ± 25 km ke arah selatan, namun praktis pindah baru pada tangal 25 Agustus 2001.

Dengan diundangkannya UU No. 7 tahun 1989 yang kemudian diamandemen menjadi UU No. 3 tahun 2004 dimana Pasal 4 ayat (1) menyebutkan Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau Kabupaten, maka masyarakat Kabupaten Pekalongan mendambakan Pengadilan Agama di wilayahnya.

2. Dasar Hukum Berdirnya Pengadilan Agama Kajen

Pengadilan Agama Kajen berdiri pada masa transisi pembinan Peradilan Agama, pada tahun 1998 dengan Keputusan Presiden No. 45 tahun 1998 tangal 16 September 1998 upacara peresmian diselengarakan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 1999 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1419 H di Pendopo Kabupaten Pekalongan kala itu di Jl. Nusantara dengan dihadiri Drs. H. Samsuhadi Irsyad, SH., M.Hum. Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama dan dihadiri pula pejabat daerah, yaitu Bupati, Unsur Muspida, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Kabupaten Pekalongan.

3. Awal Kantor Pengadilan Agama Kajen

Pada awal berdirinya, sejak diresmikan Pengadilan agama Kajen belum mempnyai kantor sendiri sehinga untuk melaksanakan tugas - tugas kantor menyewa sebuah rumah milik Hj. Rahmaenah yang terletek di Jl. Raya Wonopringgo No. 837 dari bulan Maret 1999 sampai dengan awal tahun 2000.   Karena volume kerja yang semakin padat, dengan perkara antara 80 - 90 perbulan dan semakin banyaknya aparatur  pelaksana, disatu sisi di rumah yang kurang  memadai untuk kegiatan perkantoran yang melayani masyarakat, maka pada awal 2001 Pengadilan Agama Kajen pindah kantor dengan menyewa gedung KBW & (Koperasi Batik Wonopringgo) yang agak luas dan memadai untuk pelayanan publik.

Seiring dengan dimulainya pembangunan perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalonan, dan rencana perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan dari Pekalongan ke Kajen, pimpinan Pengadilan Agama Kajen berkonsultasi dan menjalin hubungan baik dengan pihak Bupati Pekalonan dan mengajukan permohonan penyediaan tanah untuk gedung Pengadilan Agama Kajen, dan direspon positif permohonan tersebut dengan terbit surat Bupati No. 500/147 tanggal 20 Juni 1999, disusul surat Bupati No. 509/319 tanggal 17 Mei 2001 menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyediakan tanah seluas 3250 m2 sebelah Utara Jl. Teuku Umar, sebelah Timur Jl. Krakatau, sebelah barat Jl. Sindoro sebelah selatan tanah Pemda, dengan catatan tanah tetap milik Pemda yang diperuntukan bagi Pengadilan Agama selagi masih untuk Pengadilan Agama Kajen.

Setelah mempunyai tanah untuk gedung Pengadilan, maka mendapat Anggaran pembangunan bertahap sampai tiga tahap:

Tahap I tahun anggaran 2000 memperoleh proyek pusat sebesar Rp. 74.550.000,- dibangun Ruang Sidang Utama dan Ruang Tunggu;

Tahap II tahun anggaran 2001 memperoleh proyek dari pusat Rp. 325.950.000 dibangun Kantor Induk leter U dengan membujur ke arah timur-barat 2 lantai, yang ke selatan masing-masing 1 lantai dan juga ruang sidang I dan II;

Tahap III tahun anggaran 2002 memperoleh proyek pusat sebesar Rp. 340.600.000,- dibangun lantai dua melengkapi leter U dan penyempuranaan lainnya sehingga menjadi utuh leter U dengan 2 lantai.

Dengan selesainya proyek pembanguan tahap II Pengadilan Agama Kajen telah mempunyai gedung yang representatif dan tempat yang strategis dekat  dengan pusat Kantor Pemerintahan Kabupaten Halaman depan kantor, samping kanan dan kiri telah beraspal sedangkan halaman tengah menggunakan paving block.

4. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kajen

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kajen adalah wilayah Kabupaten Pekalongan    yang luasnya 836.13 km dengan 19 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 270 Desa yang berbatasan dengan:

  1. Sebelah Utara Laut Jawa dan Kota Pekalongan;
  2. Sebelah Barat Kabupaten Pemalang;
  3. Sebelah Timur Kabupaten Batang;
  4. Sebelah Selatan Kabupaten Banjamegara.

Dengan penduduk menurut data statistik 90 % beragama Islam.

Tupoksi Pengadilan

Tugas Pokok dan Fungsi
               Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f.  zakat, g. Infaq, h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.
 
 
Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Kajen mempunyai fungsi,  antara lain sebagai berikut :
1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49  Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan  pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti  di bawah jajarannya agar  peradilan diselenggarakan dengan seksama  dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).6. Fungsi Lainnya :
         Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
          Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua  Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Wilayah Yurisdiksi