Redaksi PA Kajen

Redaksi Pengadilan Agama Kajen Jl. Teuku Umar NO 9 Kajen (0285) 381919
SYARAT DAN PROSEDUR BERPERKARA

SYARAT DAN PROSEDUR BERPERKARA

1.

Syarat Berperkara Secara Prodeo (Khusus)

 

>> 

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepada Desa/Lurah yang menyatakan benar bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya berperkara, atau

 

>>

Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya sperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuang Langsung Tunai (BLT).

 

>>

Melengkapi Persyaratan lainnya sesuai dengan perkara yang akan diajukan. (dapat dilihat dibawah ini)

     

2.

Syarat Mengajukan Permohonan / Gugatan Perceraian

 

>>

Buku Nikah asli/Duplikat asli

 

>>

Photocopy Buku Nikah pada kertas ukuran HVS, kemudian diberi materai 6000 lalu dilegalisir di kantor pos

 

>>

Photocopy KTP pada kertas ukuran HVS, kemudian diberi materai 6000 lalu dilegalisir dikantor pos

 

>>

Surat gugatan / permohonan perceraian yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen.

 

>>

Surat Izin Atasan (hanya bagi PNS).

     

3.

Syarat MengajukanDispensasi Nikah

 

>>

Foto copy KTP orang tua orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos).

 

>>

Foto copy Akta Kelahiran orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos).

 

>>

Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA).

 

>>

Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen

     

4.

Syarat MengajukanIzin Poligami

 

>>

Surat pernyataan rela dimadu dari isteri (bermaterai 6000).

 

>>

Surat pernyataan berlaku adil dari suami (bermaterai 6000).

 

>>

Foto copy surat nikah (bermaterai 6000, cap pos).

 

>>

Foto copy Kartu Tanda Penduduk suami, isteri, calon isteri (masing-masing bermaterai 6000, cap pos).

 

>>

Daftar harta gono-gini dengan isteri I, dan seterusnya, dan diketahui Kelurahan/Kepala Desa.

 

>>

Surat keterangan penghasilan suami dan diketahui Kelurahan/Kepala Desa.

 

>>

Foto copy Akta Surat Kematian suami/Akta Cerai (jika janda) (bermaterai 6000, cap pos).

 

>>

Surat Permohonan akan Poligami yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen.

     

5.

Syarat Mengajukan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah)

 

>>

Photocopy KTP .

 

>>

Photocopy Kartu Keluarga .

 

>>

Photocopy Surat Kematian.

 

>>

Syarat no. 1-5 diberi materai 6000 lalu dilegalisir dikantor pos.

 

>>

Surat Permohonan Itsbat Nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen.

 

>> 

Surat keterangan asli dan fotocopy dari desa setempat tentang pernikahan yang mengajukan

 

>> 

Surat keterangan dari KUA setempat tentang data pernikahan yang mengajukan

 

>> 

Surat keterangan dari desa setempat tentang anak-anak yang mengasuh

     

6.

Syarat MengajukanPembatalan Nikah

 

>>

Foto copy KTP Pemohon, Termohon I dan II

 

>>

Foto copy akta nikah/ duplikat (bermaterai 6000, cap pos)

 

>>

Foto copy akta nikah yang mau dibatalkan (bermaterai 6000, cap pos).

 

>>

Surat Permohonan akan pembatalan nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen.

     

7.

Syarat Mengajukan Perwalian Anak

 

>>

Photocopy Buku Nikah orang tua.

 

>>

Photocopy Surat Kematian.

 

>>

Photocopy Kartu Keluarga.

 

>>

Photocopy Akte Kelahiran.

 

>>

Photocopy SK (untuk PNS).

 

>>

Syarat no. 1-5 diberi materai 6000 lalu dilegalisir dikantor pos.

 

>>

Surat Permohonan Perwalian Anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen.

 

>> 

Fotocopy surat-surat berharga

     

8

Syarat Mengajukan Permohonan Adopsi Anak (Pengangkatan Anak)

 

>>

Photocopy Buku Nikah yang bersangkutan.

 

>>

Photocopy Buku Nikah orang tua anak.

 

>>

Photocopy Kartu Keluarga.

 

>>

Photocopy Akte Kelahiran.

 

>>

Photocopy KTP.

 

>>

Syarat no. 1-4 diberi materai 6000 lalu dilegalisir dikantor pos.

 

>>

Surat Pernyataan penyerahan anak dari orang tuanya.

 

>>

Surat Permohonan Adopsi Anaka yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen.

 

>>

Surat permohonan mengangkat anak dari yang bersangkutan kepada orang tua anak.

 

>> 

Fotocopy SKCK yang bersangkutan

 

>>

Fotocopy surat kesehatan.

 

>>

Fotocopy penghasilan.

 

>>

Surat dari dinas sosial

     

9.

Syarat Mengajukan Permohonan Wali Adhol

 

>>

Surat penolakan dari KUA.

 

>>

Photocopy KTP dari para pihak.

 

>>

Surat Permohonan akan wali adhol yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen.

 

>>

Fotocopy KK yang bersangkutan

 

>>

Fotocopy Ijazah / Akta Kelahiran yang bersangkutan.

 

>>

Fotocopy Akta Cerai bagi yang sudah janda.

     

10.

Syarat Mengajukan Permohonan Ahli Waris

 

>>

Surat Permohonan dari ahli waris atau kuasanya.

 

>>

Surat Kuasa dari para ahli waris kepada salah satu ahli waris sebagai kuasanya (bila tidak maju bersama-sama).

 

>>

Surat Pernyataan sebagai ahli waris yang diketahui lurah dan Camat.

 

>>

Surat Keterangan Kematian dari Lurah

 

>>

Photocopy KTP ahli waris.

 

>>

Photocopy Kartu Keluarga.

 

>>

Photocopy Surat Nikah.

 

>>

Syarat no. 3-7 diberi materai 6000 lalu dilegalisir dikantor pos.

     

11.

Syarat Mengajukan Gugatan Harta Bersama

 

>>

Foto copy KTP Penggugat

 

>>

Foto copy Akta Cerai (bermaterai 6000, cap pos).

 

>>

Foto copy bukti tertulis/barang yang dimaksud seperti: sertifikat hak milik, stnk/bpkb, nota pembelian/kwitansi (bermaterai 6000, cap pos).

 

>>

Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen.

     

12.

Syarat MengajukanKuasa Insidentil

 

>>

Foto copy KTP kedua belah pihak.

 

>>

Materai Rp. 6000,-

 

>>

Surat keterangan dari kelurahan setempat/sesuai KTP, yang menerangkan posisi hubungan saudara dari kedua belah pihak.

 

>>

Kedua belah pihak menghadap pejabat setempat secara langsung (tanda tangan surat kuasa).

     

13.

Syarat MengajukanDuplikat Akta Cerai

 

>>

Foto copy KTP Pemohon

 

>>

Foto copy akata cerai (jika permohonan duplikat disebabkan karena rusak).

 

>>

Surat keterangan dari kelurahan setemapat/sesuai KTP, yang menerangkan bahwa : "Pemohon (nama yang bersangkutan) sejak bercerai pada tanggal ... bulan ... tahun ... samapai dengan saat ini belum perah menikah lagi"

 

>>

Bukti laporan kehilangan dari kepolisian.

     

Selanjutnya...

1

Membawa persyaratan yang telah dilengkapi dan meminta kwitansi pembayaran di petugas  Meja 1.

2

Membayar uang panjar biaya perkara ke Bank Syariah Mandiri (Loket Bank sudah tersedia di Pengadilan).

3

Menunjukkan kwitansi Bank Syariah Mandiri ke Kasir

4

Mendaftarkan berkas Gugatan / Permohonan Perceraian / Perkara Lainnya ke Meja Pendaftaran

Hak-Hak Pelapor dan Terlapor

HAK-HAK PELAPOR DAN TERLAPOR

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA disebutkan bahwa:

  • Pelapor dan/atau whistleblower adalah Pegawai ASN, Hakim, dan/atau masyarakat lainnya yang mengungkapkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran atau pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Kode Etik dan pedoman perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, pelanggaran hukum acara, pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik serta pelanggaran Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya.
  • Terlapor adalah Hakim atau pegawai Aparatur Sipil Negara di Mahkamah Agung atau badan peradilan yang berada dibawahnya yang oleh Pelapor di dalam Pengaduannya secara tegas ditunjuk sebagai pihak yang diadukan karena diduga melakukan pelanggaran, atau dalam hal di dalam Pengaduan tidak ditunjuk secara spesifik pihak yang diadukan, maka Terlapor adalah Hakim atau pegawai Aparatur Sipil Negara di Mahkamah Agung atau badan peradilan yang berada dibawahnya yang karena kedudukan, tugas dan fungsinya harus dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap suatu pelanggaran yang diadukan.

Hak Pelapor:

Dalam penanganan Pengaduan, Pelapor memiliki hak untuk:

  1. mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
  2. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
  3. mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/Pengaduan yang didaftarkannya;
  4. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan;
  5. mengajukan bukti untuk memperkuat Pengaduannya; dan
  6. mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.

Hak Terlapor:

Dalam penanganan Pengaduan, Terlapor memiliki hak untuk:

  1. membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan Saksi dan alat bukti lain;
  2. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
  3. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Pelapor dalam pemeriksaan;
  4. meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya; dan
  5. mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Pengaduan atas dirinya tidak terbukti.

Alur Penanganan Pengaduan

ALUR PENANGANAN PENGADUAN

Pengadilan Agama Kajen sebagai Pengadilan Tingkat Pertama diberikan kewenangan sebatas menerima pengaduan dan berkewajiban untuk meneruskan pengaduan tersebut kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima.

Berdasarkan PERMA No.9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan, Pengadilan Tingkat Banding sebagai voorpost Mahkamah Agung RI diberi kewenangan menangani sendiri pengaduan masyarakat yang masuk, kecuali dalam beberapa hal Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dapat mengambil alih apabila :

  1. Terlapor telah pindah tugas ke pengadilan lain yang berada di wilayah hukum di pengadilan tingkat banding yang lain;
  2. Pengaduan bersifat penting atau menarik perhatian masyarakat;
  3. Penanganan pengaduan yang dilaksanakan di pengadilan tingkat banding berlarut – larut.

Setiap Pengaduan yang diterima, diberikan nomor register melalui aplikasi SIWAS MA-RI. Nomor register Pelapor digunakan sebagai identitas Pelapor untuk melakukan komunikasi antara pihak Pelapor dengan penerima laporan.

Petugas meja Pengaduan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha Umum pada Badan Pengawasan yang menerima Pengaduan wajib memasukkan ke dalam Aplikasi SIWAS MA-RI.
Petugas meja Pengaduan atau Bagian Tata Usaha Umum pada Badan Pengawasan mengelompokkan Pengaduan berdasarkan jabatan dan/atau status Terlapor untuk menentukan Pejabat yang berwenang membentuk tim pemeriksa dan susunan tim pemeriksa.
Paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima Pengaduan, petugas meja Pengaduan pada Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Mahkamah Agung memasukkan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI.
 
Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  1. Pengaduan dengan identitas Pelapor yang jelas dan substansi/materi Pengaduan yang logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan guna membuktikan kebenaran informasinya;
  2. Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, namun substansi/materi Pengaduannya logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan guna membuktikan kebenaran informasinya;
  3.  
    Pengaduan dengan identitas Pelapor jelas, namun substansi/materi Pengaduan kurang jelas dapat direkomendasikan untuk di konfirmasi atau diklarifikasi sebelum dilakukan pemeriksaan.
  4.  
    Pengaduan dengan permasalahan serupa dengan Pengaduan yang sedang atau telah dilakukan pemeriksaan, direkomendasikan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi.
 
Penanganan pengaduan saat ini mengakomodir pula hak-hak dari para pelapor seperti hak mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas, mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun, mendapatkan informasi mengenai tahapan, penanganan pengaduan yang disampaikannya serta pelapor berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.

Mekanisme Pengaduan

Mekanisme Penyampaian Pengaduan

Pada prinsipnya semua penanganan Pengaduan merupakan kewenangan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Pengaduan  disampaikan  kepada  Mahkamah  Agung,  satuan kerja  eselon  I  pada  Mahkamah  Agung,  Pengadilan  Tingkat Banding  atau  Pengadilan  Tingkat  Pertama  secara  lisan  dan tertulis  melalui  Meja  Pengaduan  pada  Mahkamah  Agung, satuan  kerja  eselon  I  pada  Mahkamah  Agung,  Pengadilan Tingkat  Banding  atau  Pengadilan  Tingkat  Pertama  dan/atau secara elektronik melalui aplikasi SIWAS MA-RI.

Pengaduan Lisan

    1. Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengaduan, dengan menunjukkan indentitas diri.
    2. petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI
    3. petugas meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan.

Pengaduan Tertulis
Pengaduan tertulis memuat :

    1. identitas Pelapor;
    2. identitas Terlapor jelas;
    3. perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
    4. menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan
    5. petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan.

Pengaduan Elektronik
Pengaduan elektronik, memuat :

  1. identitas Pelapor;
  2. identitas Terlapor jelas;
  3. dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
  4. menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor.
  5. meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti.

Informasi

Pengadilan Agama Kelas I.B Kajen 
Jl. Teuku Umar No 9 Kajen, Kab. Pekalongan 51161
Telp/Fax 0285 381919