Previous Next

BERPERKARA DI PERADILAN SECARA CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN MELALUI E-COURT

BERPERKARA DI PERADILAN SECARA CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN MELALUI E-COURT

Mahkamah Agung RI meluncurkan aplikasi e-Litigasi sebagai implementasi dari terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Aplikasi e-Litigasi ini diluncurkan bersamaan dengan hari jadi ke-74 Mahkamah Agung yaitu tanggal 19 Agustus 2019. E-Litigasi merupakan kelanjutan dari e-Court yang diberlakukan untuk perkara perdata, perkara agama, tata usaha militer dan tata usaha negara sejak tahun lalu. E-Litigasi untuk pertama akan diberlakukan untuk lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara Elektronik merupakan revisi dari Perma sebelumnya yaitu Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Perma Nomor 1 Tahun 2019 ini diresmikan ada tanggal 8 Agustus 2019.

Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 telah dikembangkan sistem baru terkait dengan persidangan secara elektronik yang meliputi pertukaran dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan), pembuktian, pengucapan putusan, pengiriman putusan kepada para pihak. Dengan kehadirian e-Litigasi, migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tatanan administrasi perkara saja, namun diberlakukan pula dalam proses persidangan.

Menindak lanjuti pengimplementasian e-Litigasi di lingkungan peradilan, Mahkamah Agung mengambil langkah-langkah untuk menyiapkan satker pengadilan sebagai sasaran percontohan (piloting) pelatihan untuk implementasi di tingkat satker pengadilan di daerah, penyiapan helpdesk untuk membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul selama proses piloting dan sarana prasarana.

Implementasi e-Litigasi ini, untuk sementara akan diberlakukan di 13 pengadilan percontohan (pilot project). Tiga belas Pengadilan tersebut terdiri dari, 6 Pengadilan Negeri (PN), 4 Pengadilan Agama (PA), dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ditargetkan aplikasi e-litigasi ini akan dapat diakses dan diberlakukan di seluruh Pengadilan di Indonesia pada tahun 2020.

Melalui SE Dirjen Badilum Nomor 4 Tahun 2019, Mahkamah Agung telah mewajibkan 56 pengadilan untuk menerapkan e-Court. SEMA ini berlaku bagi seluruh PN Kelas 1A Khusus; Kelas 1A; dan seluruh Pengadilan Negeri (PN) wilayah Pengadilan Tinggi (PT) Banten, PT DKI Jakarta, PT Bandung, PT Semarang, PT Yogyakarta, dan PT Surabaya. 

Diantaranya, di lingkungan peradilan umum menunjuk PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Utara, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Timur, PN Jakarta Barat, PN Tangerang, PN Bekasi, PN Bandung, PN Karawang, PN Surabaya, PN Sidoarjo, PN Medan, PN Makassar, PN Semarang, PN Surakarta, PN Palembang, PN Metro.

Di lingkungan peradilan agama meliputi, PA Jakarta Pusat, PA Jakarta Utara, PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Timur, PA Jakarta Barat, PA Depok, PA Surabaya, PA Denpasar, PA Medan. Sedangkan lingkungan peradilan TUN meliputi PTUN Jakarta, PTUN Bandung, PTUN Serang, PTUN Denpasar, PTUN Makassar, dan PTUN Tanjung Pinang.

 

Apa itu e-Court dan e-Litigasi?

E-Court

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara , Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara , Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring. Adapun layanan-layanan yang pada pada aplikasi e-Court ialah e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) dan e-Summons (Pemanggilan Pihak secara daring).

1. E – Filling ( Pendataran Perkara Online )

Bagi para pengguna e- Court  sebelum menggunakan e-court  harus melakukan register akun dan akun tersebut telah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi tempat advokat disumpah. Pendataran akun dilakukan dengan melampirkan KTP, Kartu Tanda Advokat dan berita acara sumpah advokat. Akun e – Court advokat akan memudahkan dalam pemeriksaan persidangan yang mana hakim tidak perlu lagi untuk memverifikasi advokat yang beracara. Hal ini dikarenakan yang bisa mendaftarkan perkara di e-court   hanyalah advokat yang telah memiliki KTA dan terverifikasi. Selanjutnya advokat yang telah memiliki akun di aplikasi e-court  dapat mendaftarkan perkara melalui aplikasi e-court  tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri.

Secara singkat, tata cara pendaftaran gugatan online melalui e - filling ialah sebagai berikut :

  • Pilih pengadilan tujuan pendaftaran perkara ;
  • Pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor registrasi pendaftaran perkara ;
  • Unggah dokumen surat kuasa yang telah bermaterai ;
  • Mengisi identitas para pihak ;
  • Unggah berkas perkara dengan format dokumen pdf dan jpg dan maksimal ukuran 2 Mb ;
  • Data para pihak sudah terekam dan lanjut ke pembayaran.

2. E – Payment ( Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online )

Aplikasi e-court  memiliki kemudahan dengan e-skum yaitu taksiran panjar biaya perkara dan nomor pembayaran ( virtual account ) yang pembayarannya dapat dilakukan melalui saluran elektronik yang tersedia seperti e-banking, m-banking atau transfer bank yang ditetapkan oleh Pengadilan bersangkutan dengan batas waktu pembayaran 1 x 24 jam. Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, dan besaran biaya radius yang dijuga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

 

3. E – Summons ( Pemanggilan Secara Elektronik )

Advokat dapat melihat perkembangan perkara melalui e-court dan SIPP apakah berkas sudah lengkap dan teregistrasi atau masih dilakukan perbaikan berkas. Pemberitahuan ini dilakukan secara elektronik melalui e-mail. Pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggilan secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa. Domisili elektronik yang dimaksud ialah penggunaan alamat berdasarkan alamat e-mail bukan lagi alamat rumah. Dalam pengembangannya e-court  dapat digunakan juga untuk panggilan eletronik, pemberitahuan elektronik, pengiriman replik, duplik dan kesimpulan melalui email para pihak dan advokat yang langsung dapat diakses oleh para pihak. Hal ini tentunya akan mempermudah dalam proses beracara permohonan ataupun gugatan yang tidak lagi memakan waktu untuk datang ke Pengadilan mengurus pendaftaran perkara dan lainnya.

E-court menawarkan berbagai macam kemudahan sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Cepatnya ketika penyelesaian perkara mulai dari awal hingga putusan dapat dilakukan secara elektronik, sederhana ketika banyak hal dapat dilakukan melalui e-mail/paperless dan biaya ringan akan menekan biaya untuk akomodasi ke Pengadilan. 

Beberapa keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui Aplikasi e-Court yang bisa diperoleh diantaranya :

  1. Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
  2. Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
  3. Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
  4. Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat

 

E-Litigasi

E-Litigasi merupakan sebuah sistem dimana proses administrasi persidangan dapat dilakukan secara elektronik. Meliputi pertukaran dokumen persidangan yakni jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dapat dilakukan secara elektronik. Persidangan secara elektronik ini mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2019. E-Litigasi merupakan bagian dari e-Court.

Beberapa manfaat dari e-Litigasi, diantaranya yaitu:

  1. Jadwal dan agenda persidangan menjadi lebih pasti.
  2. Dokumen jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dikirim secara elektronik sehingga para pihak tidak perlu ke pengadilan.
  3. Bukti-bukti tertulis dikirim secara eletronik dan diperbolehkan penggunaan tanda tangan digital.
  4. Pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan dengan teleconference.
  5. Pembacaan putusan secara elektronik tanpa harus dihadiri para pihak.
  6. Salinan putusan dikirim secara elektronik dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik.

 

E-Litigasi memperluas cakupan subjek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Jika sebelumnya hanya advokat yang dapat menjadi Pengguna Terdaftar pada e-Court, maka melalui pembaharuan ini Pengguna Lain juga dapat menggunakan layanan tersebut. Pengguna Lain adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung, diantaranya yaitu:

  1. Jaksa Pengacara Negara
  2. Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI
  3. Kejaksaan RI
  4. Direksi/ Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (in-house lawyer)
  5. Kuasa insidentil yang ditunjuk Undang-undang

 

Tata cara persidangan secara elektronik:

  1. Pada sidang pertama, Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, surat gugatan, dan persetujuan prinsipal.
  2. Hakim menawarkan Tergugat untuk beracara secara elektronik setelah mediasi tidak berhasil.
  3. Hakim menetapkan jadwal persidangan (Court Calendar).
  4. Para pihak melakukan jawab menjawab secara elektronik (Jawaban, Replik, Duplik).
  5. Para pihak mengirim bukti tertulis secara elektronik sebelum diperiksa di persidangan.
  6. Hakim memeriksa saksi dan ahli secara elektronik.
  7. Para pihak menyampaikan Kesimpulan secara elektronik.
  8. Hakim membaca putusan secara elektronik.

 

 

Previous Next

HUT MA, 3 PENGADILAN SAMBANGI PANTI ASUHAN

HUT MA, 3 PENGADILAN SAMBANGI PANTI ASUHAN

PEKALONGAN – Senin, 19 Agustus 2019, tiga pengadilan tingkat pertama di Kota dan Kabupaten Pekalongan yakni Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I.B, Pengadilan Agama Pekalongan Kelas I.A dan Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B, menyambangi 2 panti asuhan, Senin (19/08/2019).

Upacara HUT MA ke 74 oleh 3 peradilan tingkat pertama Kota dan Kabupaten Pekalongan di PN Pekalongan

Keduanya adalah Panti Asuhan Putri Wisma Rini Aisyiyah Kota Pekalongan dan Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Pekalongan. Tujuannya adalah untuk memberikan sumbangan sembako dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia ke 74.

Rombongan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I.B Bapak Sutaji, S.H., M.H. Hadir dalam kegiatan itu Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Kelas I.A Drs. H. Wahid Abidin, M.H. dan Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B Drs. H. Suwoto, S.H., M.H.. Serta hakim dan pegawai dari ketiga pengadilan tingkat pertama tersebut.

Ketua PA Kajen menyerahkan bantuan kepada pengurus Panti Asuhan Putri Wisma Rini Aisyiyah Kota Pekalongan

Rombongan diterima oleh masing-masing pengurus panti asuhan. Penyerahan bantuan dilakukan simbolis secara bergantian oleh masing-masing ketua pengadilan. Dengan disaksikan oleh seluruh rombongan yang hadir.

Sebelumnya, bertempat di Halaman Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I.B, digelar upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia ke 74. Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I.B Bapak Sutaji, S.H., M.H.

Ketua PN Pekalongan, PA Pekalongan, PA Kajen dan rombongan foto bersama dengan pengurus Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah

Upacara juga diikuti seluruh jajaran hakim dan pegawai dari ketiga pengadilan tingkat pertama tersebut. Selain pembacaan amanat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, juga dibacakan visi misi Mahkamah Agung oleh salah satu hakim magang di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I.B.

Usai upacara dilakukan prosesi pemotongan tumpeng oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I.B yang diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Kelas I.A dan Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B. (ton)

PA-PA KORWIL PEKALONGAN SIAP HADAPI SURVEILLANCE APM

PA-PA KORWIL PEKALONGAN SIAP HADAPI SURVEILLANCE APM

*) Plus Latih Tanding Jelang PTA Cup

KAJEN – Tahun 2019 ini jajaran Pengadilan Agama di bawah naungan Badan Peradilan Agama kembali akan menghadapi kegiatan surveillance Akreditas Penjaminan Mutu (APM). Tidak terkecuali Pengadilan Agama-Pengadilan Agama di Koordinator Wilayah Pekalongan dalam rangka menaikkan dan mempertahankan predikat APM.

Dalam rangka menghadapi hal tersebut, hari Jumat tanggal 19 Juli 2019, Pengadilan Agama-Pengadilan Agama Koordinator Wilayah Pekalongan menggelar rapat koordinasi di Pengadilan Agama Kajen. Rakor sekaligus digunakan untuk membahas persiapan pelaksanaan Pendampingan APM oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh PTA Semarang, Pengadilan Agama-Pengadilan Agama di Korwil Pekalongan akan mengikuti Pendampingan APM pada akhir bulan ini, tepatnya tanggal 31 Juli dan 1 Agustus 2019. Dan berdasarkan hasil rakor disepakati Pengadilan Agama Tegal Kelas I.B sebagai tuan rumah pelaksanaan Pendampingan APM mendatang.

Selain rakor, pada kesempatan tersebut juga dilangsungkan latih tanding Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) Korwil Pekalongan. Latihan diselenggarakan dalam rangka menghadapi PTA CUP 2019 yang akan digelar di Korwil Banyumas dan diikuti oleh petenis-petenis pilihan di Korwil Pekalongan.

Bila pada latih tanding sebelumnya para petenis Korwil Pekalongan saling berhadapan. Namun pada latih tanding yang berlangsung di lapangan tenis indoor Rumdin Bupati Pekalongan kali ini, mereka langsung dipertemukan dengan para petenis dari Kabupaten Pekalongan yang tergabung dalam Tim Matras Kajen. (ton)

Previous Next

PANCASILA, DASAR REPUBLIK INDONESIA

PANCASILA, DASAR REPUBLIK INDONESIA

*) Upacara HUT RI Berlangsung Khidmat

KAJEN – Meski hari Sabtu merupakan hari libur bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai di instansi pemerintah, namun hal itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap menggelar dan mengikuti Upacara Bendera dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Prosesi pengibaran bendera HUT RI ke 74

Seperti yang terlihat di Halaman Kantor Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B, Sabtu, 17 Agustus 2019. Upacara Bendera yang digelar dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74 tetap berlangsung secara khidmat, dengan diikuti oleh seluruh hakim dan pegawai di Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B.

Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B Bapak Drs. Suwoto, S.H., M.H., yang pada kesempatan itu membacakan sambutan tertulis dari Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, S.H, M.Ip.

Pembacaan Pembukaan UUD 1945 oleh petugas

Dalam sambutannya disampaikan bahwa pada masa perjuangan setelah kemerdekaan, sudah semetinya tidak membedakan suku, agama maupun ras. Semua sama di mata negara. Bahkan dicontohkan beberapa nama-nama pahlawan pra dan pasca kemerdekaan, yang tentunya berasal dari berbagai macam suku, agama maupun ras.

Disebutkannya bahwa Pancasila sebagai dasar Republik adalah harga mati, yang tidak bisa ditawar dan harus ditanam sedalam-dalamnya di bumi pertiwi. Karena Pancasila adalah induk semangnya negara Indonesia, yang di dalamnya bersemayam ajaran-ajaran agama, spirit-spirit berasakan kebudayaan nusantara.

Ketua PA Kajen membacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah

Ditegaskan pula bahwa tekad kebersamaan, senasib sepenanggunganlah yang harus terus diemban untuk menghadapi perkembangan zaman. Karena sejak dilahirkan bangsa Indonesia telah mendapat berbagai tantangan dan persoalan berat, mulai dari bencana alam, korups, konflik social, gerakan sparatisme dan radikalisme, serta tantangan modernisasi. (ton)

Previous Next

PERCERAIAN ASN MENINGKAT

PERCERAIAN ASN MENINGKAT

 

*) PA Kajen Siap Pertahankan Predikat A-Excellent

KAJEN – Angka perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pekalongan terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Hal ini terungkap dalam sambutan Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B pada Pembina Upacara Forkopimda tanggal 17 Juli 2019, yang dibacakan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Pengibaran Bendera Merah Putih Upacara Forkopimda 17 Juli 2019

“Perkara perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B telah memutu perkara perceraian bagi ASN sebanyak 29 perkara, tahun 2017 menjadi 45 perkara dan tahun 2018 sebanyak 50 perkara,” ungkapnya.

Namun di sisi lain, kesadaran masyarakat akan bahayanya pernikahan dini semakin meningkat. Ini diketahui dari menurunnya angka perkara dispensasi kawin pada periode tahun yang sama. Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B telah memutus 74 perkara dispensasi kawin, kemudian di tahun 2017 turun 56 perkara dan tahun 2018 kembali turun sebanyak 51 perkara.

Wakil Ketua PA Kajen membacakan sambutan

Pada kesempatan itu pula, Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B dalam sambutannya yang dibacakan Wakil  Ketua, memohon doa restu masyarakat Kabupaten Pekalongan agar Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B dapat mempertahankan predikat A Excellent Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang telah diraih pada tahun 2018 kemarin.

“SAPM atau APM merupakan suatu bentuk pengakuan resmi yang diberikan kepada lembaga peradilan karena telah memenuhi standar pelayanan yang baik bagi para pihak atau masyarakat pencari keadilan,” terang Bapak Mahmudin.

 

Pembacaan Pembukaan UUD 1945, Sapta Marga, Tri Brata dan Panca Prasetya KORPRI

Disampaikan pula bahwa saat ini Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B telah resmi masuk dalam wilayah Zona Integritas. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Pencanangan Zona Integritas pada bulan Maret yang lalu, yang juga disaksikan oleh Bupati Pekalongan dan jajaran Forkopimda Kabupaten Pekalongan dan tokoh masyarakat.

Pegawai PA Kajen foto bersama usai mengikuti Upacara Forkopimda

“Jajaran Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B mulai dari pimpinan, hakim, pejabat struktural dan pejabat fungsional, termasuk tenaga honorer, berkomitmen menjadikan Kantor Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B bebas dari praktik KKN dan sebagainya. Ini merupakan tekad bersama untuk mewujudkan wilayah Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B bebas KKN,” tegas Wakil Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B. (ton)

Informasi

Pengadilan Agama Kelas I.B Kajen 
Jl. Teuku Umar No 9 Kajen, Kab. Pekalongan 51161
Telp/Fax 0285 381919