KEBIJAKAN DAN PERATURAN

Kebijakan dan Peraturan

KEBIJAKAN PIMPINAN

PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I B

 

No

Perihal

Kebijakan

1.

Jam Kerja

Jam Kerja Kantor yakni pukul 07.30 - 16.00 untuk hari Senin s/d Kamis, dan pukul 07.00 - 16.00 untuk hari Jum'at. Waktu istirahat pukul 12.00 - 13.00 untuk hari Senin s/d Kamis, dan pukul 11.30 - 13.00 untuk hari Jum'at, atau menyesuaikan.

2.

Pakaian Kerja

Pakaian Kerja untuk hari Senin - Rabu adalah PDH (Pakaian Dinas Harian), untuk hari Kamis adalah Batik dan dan untuk hari Jum'at adalah pakaian Olahraga/baik/ kemeja menyesuaikan kegiatan.

3.

Absensi

Absensi pegawai menggunakan Fingerprint, yang telah diset sesuai jam kerja dan pulang kantor. Keterlambatan jam masuk kantor adalah 07.31 keatas, dan pulang awal sebelum jam 16.00. Setiap keterlambatan dan pulang awal akan dikenakan potongan tunjangan kinerja 1%.

4.

Gaji dan Uang Makan

Pengajuan Gaji dan uang makan diharapkan sebelum tanggal 10 tiap bulannya, dan dihitung berdasarkan ketentuan menurut jabatan dan golongan masing-masing pegawai.

5.

Remunerasi

Penyampaian laporan remunerasi merupakan prioritas utama setiap awal bulan, dan agar disampaikan ke PTA Semarang sesuai jadwal yang telah ditentukan.

6.

Rekonsiliasi SAKPA dan BMN

Rekonsiliasi SAKPA dilaksanakan setiap bulan ke KPPN Semarang II dengan melengkapi berkas pendukung. Sedangkan rekonsiliasi BMN dilaksanakan setiap semester ke KPKNL Pekalongan atau sesuai jadwal yang telah ditentukan.

7.

Laporan Bappenas

Laporan Bappenas dibuat setiap triwulan dengan aplikasi Bappenas (PP 39 Th 2006) dan dikirimkan segera ke PTA Semarang lewat email dan hardcopy.

8.

Tim Pengelola DIPA

Tim Pengelola DIPA terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Staf Pengelola Keuangan, sebagaimana telah dibuat Surat Keputusan mengenai hal tersebut. Oleh karena belum ada pegawai Pengadilan Agama Kendal yang telah bersertifikat dalam Pengadaan Barang dan Jasa, maka untuk posisi PPK dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran.