SEJARAH PENGADILAN

Sejarah Pengadilan

SEJARAH BERDIRINYA PENGADILAN AGAMA KAJEN

A.  Sekilas Tentang Kabupaten Pekalongan

Untuk mengetahui awal berdirinya Pengadilan Agama Kajen, tidak lepas dari sejarah Kabupaten Pekalongan sebagai wilayah hukumnya, Kabupaten Pekalongan dibentuk pada hari Kamis Legi tanggal 12 Robiul Awal 1042 H bertepatan dengan tanggal 25 Agustus 1622 M dengan Bupati pertama bemama Adipati Mandurorejo yang ditunjuk oleh Sultan Agung Raja Mataram Islam. Sejak awal berdirinya sampai kurun waktu yang cukup lama yaitu sampai dengan tahun 2001, Ibu Kota Kabupaten Pekalongan menjadi Kota Madya yang sekarang  dengan sekutu Pemerintahan Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pekalongan, sehingga dalam wilayah Pekalongan terdapat dua pusat Pemerintahan, dua Kepala Pemerintahan Kota dan Daerah yaitu Walikota Pekalongan dan Bupati Pekalongan, yang dikuti pula dengan instansi pemerintah Kota dan Kabupaten, kecuali ada beberapa instansi yang masih bergabung yaitu Kodim 0710 dan Pengadilan baik Pengadilan Umum (Negeri) dan Pengadilan Agama.

Kabupaten Pekalonan yang berdiri syah tahun 1622 M, terletak pada 109° - 109°78' Bujur Timur 6° - 7°23' Lintang Selatan, dengan 19 Kecamatan, 13 Kelurahan, 270 Desa dengan jumlah penduduk, pada tahun 2005 sebanyak 841.708 jiwa terdiri dari 882.523 Muslim dan 3.875 Non Muslim, yang bersemboyankan SANTRI singkatan dari Sehat, Aman, Nyaman, Tertib, Rapi dan Indah. Pemerintah masih dikendalikan di Kantor Kabupaten yang berada  diwilayah Kota Pekalongan tepatnya di Jl. Nusantara Kompiek Alun – alun Kauman Pekalongan, sampai dengan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 1986 Pemerintah Pusat menyetujui pemindahan Ibukota Kabupaten Pekalongan ke Kota Kajen yang berjarak ± 25 km ke arah selatan, namun praktis pindah baru pada tangal 25 Agustus 2001.

Dengan diundangkannya UU No. 7 tahun 1989 yang kemudian diamandemen menjadi UU No. 3 tahun 2004 dimana Pasal 4 ayat (1) menyebutkan Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau Kabupaten, maka masyarakat Kabupaten Pekalongan mendambakan Pengadilan Agama di wilayahnya.

B.  Dasar Hukum Berdirnya Pengadilan Agama Kajen

Pengadilan Agama Kajen berdiri pada masa transisi pembinan Peradilan Agama, pada tahun 1998 dengan Keputusan Presiden No. 45 tahun 1998 tangal 16 September 1998 upacara peresmian diselengarakan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 1999 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1419 H di Pendopo Kabupaten Pekalongan kala itu di Jl. Nusantara dengan dihadiri Drs. H. Samsuhadi Irsyad, SH., M.Hum. Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama dan dihadiri pula pejabat daerah, yaitu Bupati, Unsur Muspida, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Kabupaten Pekalongan.

C. Awal Kantor Pengadilan Agama Kajen

Pada awal berdirinya, sejak diresmikan Pengadilan agama Kajen belum mempnyai kantor sendiri sehinga untuk melaksanakan tugas - tugas kantor menyewa sebuah rumah milik Hj. Rahmaenah yang terletek di Jl. Raya Wonopringgo No. 837 dari bulan Maret 1999 sampai dengan awal tahun 2000.   Karena volume kerja yang semakin padat, dengan perkara antara 80 - 90 perbulan dan semakin banyaknya aparatur  pelaksana, disatu sisi di rumah yang kurang  memadai untuk kegiatan perkantoran yang melayani masyarakat, maka pada awal 2001 Pengadilan Agama Kajen pindah kantor dengan menyewa gedung KBW & (Koperasi Batik Wonopringgo) yang agak luas dan memadai untuk pelayanan publik.

Seiring dengan dimulainya pembangunan perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalonan, dan rencana perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan dari Pekalongan ke Kajen, pimpinan Pengadilan Agama Kajen berkonsultasi dan menjalin hubungan baik dengan pihak Bupati Pekalonan dan mengajukan permohonan penyediaan tanah untuk gedung Pengadilan Agama Kajen, dan direspon positif permohonan tersebut dengan terbit surat Bupati No. 500/147 tanggal 20 Juni 1999, disusul surat Bupati No. 509/319 tanggal 17 Mei 2001 menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyediakan tanah seluas 3250 m2 sebelah Utara Jl. Teuku Umar, sebelah Timur Jl. Krakatau, sebelah barat Jl. Sindoro sebelah selatan tanah Pemda, dengan catatan tanah tetap milik Pemda yang diperuntukan bagi Pengadilan Agama selagi masih untuk Pengadilan Agama Kajen.

Setelah mempunyai tanah untuk gedung Pengadilan, maka mendapat Anggaran pembangunan bertahap sampai tiga tahap:

a.   Tahap I tahun anggaran 2000 memperoleh proyek pusat sebesar Rp. 74.550.000,- dibangun Ruang Sidang Utama dan Ruang Tunggu;

b.   Tahap II tahun anggaran 2001 memperoleh proyek dari pusat Rp. 325.950.000 dibangun Kantor Induk leter U dengan membujur ke arah timur-barat 2 lantai, yang ke selatan masing-masing 1 lantai dan juga ruang sidang I dan II;

c.   Tahap III tahun anggaran 2002 memperoleh proyek pusat sebesar Rp. 340.600.000,- dibangun lantai dua melengkapi leter U dan penyempuranaan lainnya sehingga menjadi utuh leter U dengan 2 lantai.

Dengan selesainya proyek pembanguan tahap II Pengadilan Agama Kajen telah mempunyai gedung yang representatif dan tempat yang strategis dekat  dengan pusat Kantor Pemerintahan Kabupaten Halaman depan kantor, samping kanan dan kiri telah beraspal sedangkan halaman tengah menggunakan paving block.

D. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kajen

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kajen adalah wilayah Kabupaten Pekalongan    yang luasnya 836.13 km dengan 19 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 270 Desa yang berbatasan dengan:

a.  Sebelah Utara Laut Jawa dan Kota Pekalongan;

b.  Sebelah Barat Kabupaten Pemalang;

c.  Sebelah Timur Kabupaten Batang;

d.  Sebelah Selatan Kabupaten Banjamegara.

Dengan penduduk menurut data statistik 90 % beragama Islam.