* PENGADILAN AGAMA KAJEN SIAP MENJADI WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI * WASPADA TERHADAP MODUS PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KAJEN DENGAN DALIH PENGURUSAN PERKARA *

logonew23

 

sipp jadwal sidang   biaya perkara 

e court

Siwas

 

Prosedur Berperkara Prosedur Informasi

PERADILAN AGAMA MENUJU SISTEM PERADILAN MODERN

PERADILAN AGAMA MENUJU SISTEM PERADILAN MODERN

Resentator : Afif Zakiyudin[1] dan Ihza Maulina[2]

WhatsApp Image 2021 08 23 at 14.48.44

Judul Buku

:

Inovasi dan Akselerasi Perubahan di Peradilan Agama

Penulis

:

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H

Penerbit

:

Pustaka Saga, CV. Saga Jawadwipa

Cetakan

:

I, Juni 2020

Tebal

:

X + 280 Halaman

ISBN

:

978-623-7692-15-77

Keadilan adalah dambaan setiap orang. Setiap insan yang ada di muka bumi ini tidak ada yang menghendaki perlakuan tidak adil. Salah satu lembaga negara yang dapat mewujudkan keadilan adalah Mahkamah Agung yang merupakan lembaga kekuasaan kehakiman sesuai dengan amanat Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai lembaga kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. (Bab I, halaman 1-43)

Kepercayaan masyarakat terhadap lingkungan peradilan menuntut Mahkamah Agung untuk terus memberikan pelayanan prima. Sebagai institusi atau lembaga publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sudah tentu akan menimbulkan respon dari masyarakat tentang baik atau tidaknya kualitas pelayanan dan produk-produk pengadilan. Citra peradilan di mata masyarakat harus dibentuk sebaik mungkin, sehingga masyarakat percaya kepada lembaga peradilan untuk meyelesaikan perkaranya. Namun, lembaga peradilan pernah mengalami citra negatif dalam hal lambatnya pelayanan publik dan informasi perkembangan perkara. Untuk memperbaiki hal tersebut, Mahkamah Agung telah melakukan beberapa langkah strategis terkait pelayanan publik dengan mempersiapkan progresifitas kualitas dari lembaga peradilan yang disusun dalam kebijakan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. (Bab II, halaman 53-101)

Dalam rangka menyusun kebijakan jangka menengah dan jangka pendek, Mahkamah Agung telah menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung 2015-2019 yang merupakan turunan dari Blueprint Pembaruan Peradilan 2010-2035. Kebijakan ini terbit melalui Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung, Nomor : 41/SEK/SK/9/2015. Dalam Road Map ini diuraikan tentang peningkatan kualitas pelayanan publik dicapai dengan 5 (lima) program reformasi, di antaranya standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Berbagai inovasi telah diluncurkan baik yang bersifat layanan publik dalam fokus keperkaraan maupun manajemen dan kesekretariatan. Dalam bidang keperkaraan diantaranya e-litigasi (persidangan elektronik), inovasi antrean sidang, penyematan Barcode pada produk pengadilan, integrasi sistem peradilan dengan sistem instansi terkait dan fungsionalisasi meja informasi dan posbakum serta fasilitas trauma healing di pengadilan bagi para pihak berperkara, sementara pembaharuan dalam bidang manajemen dan kesektariatan meliputi e-learning, e-test, command center badilag dan integrasi sistem data dukung kepegawaian (Bab III, halaman 109-212)

Masyarakat menginginkan kinerja pengadilan sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini merupakan asas hukum yang berlaku pada keempat lingkungan peradilan. Kehendak bersama terkait proses peradilan berlangsung secara cepat dan efektif tidak boleh mengabaikan esensi dari proses peradilan. Esensi yang dimaksud yakni terwujudnya trigatra penegakan hukum (keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum). Implementasi Asas sederhana, cepat dan biaya ringan diwujudkan dengan terobosan baru melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Dari perubahan era digital sekarang ini, Peradilan Agama merespon dengan melakukan inovasi dan akselerasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan peradilan melalui aplikasi-aplikasi berbasis teknologi digital sebagaimana terwujud dalam 9 aplikasi unggulan badilag (terkini 11 aplikasi), penggunaan SIPP, e-Court, e-litigation, e-Register dan aplikasi-aplikasi lain merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan sistem administrasi pengadilan menjadi lebih baik dan siap menjadikan peradilan agama untuk menuju dalam sistem peradilan yang modern. (Bab IV, halaman 218-231)

Hadirnya buku yang berjudul “Inovasi & Akelesrasi Perubahan di Peradilan Agama” ini menyuguhkan pengenalan berbagai inovasi aplikasi pelayanan publik dan administrasi berbasis teknologi informasi. Inovasi ini dilakukan untuk mendukung terlaksananya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Buku ini sangat cocok dibaca untuk kalangan akademisi ataupun praktisi hukum. Bahkan masyarakat juga disarankan membaca buku ini, sehingga dapat mengetahui detail kebutuhan mereka telah terakomodir melalui inovasi-inovasi di peradilan agama. Seluruh proses penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi telah tercover dalam buku yang ditulis langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

 

[1] PPNPN Pengadilan Agama Kajen

[2] Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Kajen 

Jl. Teuku Umar No 9 Kajen 

Telp      : (0285) 381919

Fax       : (0285) 381919 ext : 115

Email 1  : pakajen@ymail.com

Email 2  : surat@pa-kajen.go.id

475782
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
744
1431
7479
460871
19349
31505
475782

Your IP: 3.239.118.166
2021-09-17 16:06